Jelaskan Perkembangan Politik Indonesia di Masa Orde

Perkembangan Politik Indonesia di Masa Orde 1966 - 1998.

Orde baru adalah sebutan untuk masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Lahirnya Orde Baru di awali dengan dikeluarkannya Surat Perintah Sebelas Maret 1966. Masa Orde baru berlangsung dari tahun 1966 hingga tahun 1998 dengan mengalami banyak perubahan pembangunan negara yang sangat pesat.

Perkembangan Politik Masa Orde Baru.

1. Supersemar ( Surat Perintah Sebelas Maret ).

Pasca penumpasan G 30 S/PKI, Pemeritantah ternyata belum sepenuhnya berhasil melakukan penyelesaian politik terhadap peristiwa tersebut. Ha ini membuat situasi politik tidak stabil. Kepercayaan masyarakat terhadap Presiden Siekarno semakin menurun.

Jelaskan Perkembangan Politik Indonesia di Masa Orde

Pada saat bersamaan, Indonesia menghadapi situasi ekonomi yang memburuk mengakibatkan harga-harga barang kebutuhan pokok terus naik. Kondisi ini mendorong para pemuda dan mahasiswa melakukan aksi demonstrasi menuntut penyelesaian yang seadil-adilnya terhadap para pelaku G 30 S/PKI dan juga perbaikan ekonomi.

Tanggal 12 Januari 1966, Pelajar, Mahasiswa, dan Masyarakat mengajukan Tritura (Tiga Tuntutan Rakyat ) yang berisikan.

Bubarkan PKI,
Bersihkan kabinet Dwikora dari unsur-unsur Gerakan 30 September, dan
Turunkan Harga.

Tuntutan rakyat untuk membubarkan PKI tidak terpenuhi dan untuk menenangkan rakyat, Presiden Soekarno mengadakan perubahan kabinet Dwikora menjadi kabinet 100 menteri dan masih tetap belum bisa memuaskan hati rakyat sebab didalamnya masih terdapat tokoh-tokoh yang terlibat dalam gerakan 30 S/PKI. Krisis politik semakin memuncak dengan gugurnya mahasiswa UI bernama Arief Rachman Hakim pada saat melakukan aksi di jalan menuju istana merdeka yang menyebabkan bentrok dengan pasukan Cakrabirawa.

Guna memulihkan keamanan negra, pada tanggal 11 maret 1966 Presiden Soekarno mengeluarkan surat perintah kepada Letjen Soeharto untuk mengambil segala tindakan yang dianggap perlu dalam rangka memulihkan keamanan dan kewibawaan pemerintah. Surat tersebut di kenal dengan Surat Perintah Sebelas Maret, atau SP 11 Maret, atau Supersemar. Isi Surat tersebut adalah :

Pemberian mandat kepada Letjen Soeharto selaku Panglima Angkatan Darat dan Pangkopkamtib untuk memulihkan keadaan dan kewibawaan Pemeritnah.

Keluarnya supersemar dianggap sebagai tonggak lahirnya Orde Baru. Dalam rangka memulihkan keamanan, ketegangan, dan stabilitas pemerintahan, keesokan harinya Letjen Soeharto membubarkan dan melarang PKI beserta ormas-ormas yang senada dengan PKI diseluruh Indonesia yang terhitung sejak tanggal 12 maret 1966 dan juga menyerukan kepada pelajar dan mahasiswa untuk kembali ke meja sekolah serta membersihkan lembaga - lembaga negara lainnya yang di anggap terlibat gerakan 30 S/PKI.

2. Penataan Stabilitas Politik Masa Orde Baru.

Tanggal 12 maret 1967, sidang istimewa MPRS menetapkan Letjen Soeharto sebagai pejabat Presiden dan mengukuhkannya sebagai Presiden secara penuh pada tanggal 27 Maret 1968. Dengan dikukuhkannya Presiden Soeharto sebagai Presiden, Indonesia memasuki masa kepemimpinan yang baru yaitu Masa Orde Baru. Setelah memperoleh kekuasaan sepenuhnya, Pemerintah Orde Baru melaksanakan penataan stabilitas politik dengan mengambil langkah - langkah sebagai berikut :

Pemulihan Politik Luar Negeri Indonesia Bebas Aktif,
Pemulihan Hubungan Dengan Malaysia,
Kembali Menjadi Anggota PBB, dan
Ikut Memprakarsai Pembentukan ASEAN.

3. Penyederhanaan Partai Politik.

Penyederhanaan partai politik masa orde baru dan penggabungan (fusi) partai-partai politik menjadi tiga kekuatgan sosial politik berdasarkan kesamaan ideologi, tetapi lebih atas persamaan program. Tiga kekuatan sosial politik tersebut adalah :

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan gabungan dari NU, Parmusi, PSII,d an Perti.
Partai Demokrasi Indonesia (PDI) yang merupakan gabungan dari PNI, Partai Katolik, Partai Murba, IPKI, dan Parkindo.
Golongan Karya ( GOLKAR).

4. Pemilihan Umum masa Orde Baru.

Pemerintah berhasil melaksanakan 6 kali pemilu yaitu tahun 1971, 1977, 1982, 1987,1992, dan 1997. Pada pemilu orde baru, Partai Golkar selalu memperoleh mayoritas suara dan memenangkan pemilu disebabkan adanya pengerahan kekuatan-kekuatan penyokong Partai Golkar yakni Pemeritnah (PNS) dan angkatan bersenjata republik Indonesia (ABRI).

5. Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila Masa Orde Baru.

Tanggal 12 April 1976, Presiden Soeharto mengemukakan gagasan mengenai pedoman untuk menghayati dan mengamalkan pancasila yang dikenal dengan "Eka Prasetia Pancakarsa" untuk mendukung Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsikuen. Oleh karena itu, sejak tahun 1978, pemeritnah menyelenggarakan penataran P4 pada semua lapisan masyarakat dengan tujuan membentuk pemahaman yang sama terhadap pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

6. Dwi Fungsi ABRI masa Orde Baru.

Maksudnya adalah bahwa ABRI memiliki dua fungsi yaitu sebagai pusat kekuatan militer yang melindungi segenap bangsa Indonesia, dan fungsi sebagai kekuatan sosial yang secara aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan pembanguan nasional. Dengan peran ganda ini ABRI di izinkan memegang jabatan dalam pemeritnahan, termasuk walikota, pemerintgah provinsi, duta besar, dan jabatan lainnya dan setelah berakhirnya masa orde baru, DWI fingsi ABRI mulai dihapuskan.

Demikian penjelasan tentang Jelaskan Perkembangan Politik Indonesia di Masa Orde di atas, semoga bermanfaat dan terimakasih.

Sumber : Kemendikbud-RI_Jakarta,2018

Penulis : Iwan Setiawan, dkk

Penelaah: Baha Uddin, dkk

Pereview : Mulyana